Pejabatnya Banyak Terjerat Kasus Pajak, Sekolah Kedinasan Kemenkeu Bobrok!

Sekolah kedinasan miliki Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini menjadi sorotan publik pasca banyaknya pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Bea Cukai memiliki harta kekayaan yang tidak wajar.

Sebab, mayoritas pegawai di dua lembaga tersebut kebanyakan lulus dari Sekolah Tinggi Akuntan Negara (STAN). Untuk masuk sekolah kedinasan itu memang cukup sulit. Tetapi sekolah disana tidak perlu lagi memikirkan biaya, karena semua ditanggung oleh negara.

Namun herannya, ketika lulus dan bekerja di kelembagaan, pegawai itu kerap mencari celah untuk mendapatkan uang tambahan di luar gaji dan tunjang.

Kasus Angin Prayitno Aji dan Rafael Alun Trisambodo menjadi bukti nyata bahwa lulusan sekolah kedinasan tidak melulu soal mengedepankan integritas. Misalnya saja, Angin Prayitno Aji. Dia pernah terjerat kasus suap pajak.

Sementara Rafeal Alun Trisambodo memiliki harta puluhan miliar. Namun harta yang dimilikinya dianggap tidak wajar. Bahkan, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki harta yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo itu.

Pengamat Pendidikan, Indra Charimiadji, menilai, kasus Rafael Alun Trisambodo dan Angin Prayitno menjadi contoh kecil bahwa sekolah kedinasan tidak bisa membentuk karakter dari peserta didiknya.

“Ini bukti bobroknya sistem pendidikan Indonesia,” katanya saat diwawancarai Monitor Indonesia, Jumat (10/3).

Dia pun merasa heran mengapa lembaga pemerintah kerap membangun sekolah kedinasan ketimbang membangun karakter dari para pegawainya.

“Para pejabatan lebih senang bangun gedung infrastruktur daripada bangun manusia,” tegasnya.

Jika peristiwa ini terulang kembali akan berdampak terhadap citra dunia pendidikan di Tanah Air. Dia pun pesimis bahwa Indonesia bisa memaksimalkan potensi bonus demografi, jika karakter dari pejabat lebih mementingkan finansial semata.

“Kita akan ketemu bencana demografi bukan bonus demografi,” katanya.

Maka dari itu, Indra meminta agar para pejabat khususnya di Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi secara besar-besaran sistem pendidikan di sekolah kedinasannya itu.

“Sistem pendidikan yang musti di revolusi, saatnya ini semua berubah. Dan perubahan itu harus dari sistem pendidikan nasional yang sesuai amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan menggerogoti kehidupan bangsa,” tandasnya.

Sumber: monitorindonesia

Foto: Pengamat Pendidikan Indra Charimiadji. (Foto: Dok.MI)