580 Sertifikat Di Desa Sodongbasari Pemalang Diserahkan Oleh Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Pemalang - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Dr (HC) Hadi Tjahjanto, SIP menyerahkan sertifikat tanah redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) terlantar di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Selasa (9/5/2023).

Kurang lebih 82 hektar tanah, di serahkan kepada 281 KK petani yang tergabung di Kelompok Tani Bhakti Mandiri. Sebanyak 580 bidang sertifikat diserahkan dengan rincian 562 bidang untuk perumahan rakyat dan lahan garapan, 5 untuk koperasi dalam rangka penataan akses reforma agraria (access reform), sisanya fasum fasos pemerintah daerah. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto mengatakan, agar petani menjaga sertifikat, hasil perjuangan bertahun-tahun jangan sampai dijual. Harus dan dimanfaatkan produktif sehingga petani sejahtera.

Selanjutnya Menteri meminta kepada Gema PS selaku pendamping untuk terus mendampingi hingga pemberdayaannya, demikian juga dengan Pemda, dalam hal ini Plt. Bupati Pemalang, Mansur Hidayat.

Menurut Nasofi pengurus Kelompok Tani Bhakti Mandiri menyatakan rasa haru dan syukur telah menerima sertifikat, 

"Ini perjuangan bertahun-tahun, alhamdulillah akhirnya petani mendapatkan hak. Terimakasih pak Menteri, juga kepada Gema PS selaku pendamping yang sudah mendampingi perjuangan kita dalam 10 tahun ini."  Tuturnya.

Sementara kepada awak media, Sekjen DPP Gema PS Indonesia Hanafiah AN menyampaikan bahwa redistribusi ini adalah hasil perjuangan, tanah nemu atau gratis. 

"Melampaui masa 2 presiden, 5 Menteri, baru pada masa Presiden Jokowi dan Pak Hadi Tjahjanto, konflik reforma agraria bekas HGU terlantar ini bisa diselesaikan. Memang perlu komitmen yang kuat dalam reforma agraria."Ujarnya.

Sementara menurut Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Gema Perhutanan Sosial Indonesia (GPSI) Siti Fikriah, Kedepan tanah bekas HGU terlantar PT Kencana Sikasur tersebut akan dikembangkan menjadi kampung reforma agraria, dengan pendekatan penataan terpadu integrated farming forestry. 

"Kedepan kawasan ini menjadi sekolah lapang bagi pengembangan konsep dan praktek reforma agraria di Indonesia dengan 4 pendekatan tata kelola kawasan, tata kelola produksi, tata kelola usaha, dan tata kelola organisasi utamanya melalui koperasi petani, sehingga ada peningkatan ekonomi petani penerima Sertifikat dan tentu akan berdampak pada kawasan sekitarnya."Pungkasnya. (Iwn/bdn)