Jusuf Kalla Tegaskan Jalan Tol Bukan Dibangun Pemerintah, tapi Investor dan Swasta

Baca Juga

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyebut, jalan tol yang selama ini dibanggakan pemerintah pembangunannya, bukan dibangun oleh pemerintah.

Jalan berbayar itu, menurutnya, dibangun oleh investor dan swasta. Oleh karena itu, politikus senior Partai Golkar tersebut meminta pemerintah fokus untuk membangun jalan tak berbayar.

"Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta," ujar JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/5/2023).

"Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik)," sambung dia.

JK menambahkan, perlu ada keseimbangan di dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, baik itu jalan tidak berbayar maupun jalan bebas hambatan.

Selain itu, ia meminta agar pembangunan jalan tol berbayar harus memperhatikan akses jalan yang bisa dinikmati seluruh warga tanpa harus membayar lebih.

"Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat semua bisa jalan. Untuk masyarakat," imbuh dia.

Namun, kata JK, pernyataannya itu bukan berarti tidak setuju terhadap pembangunan jalan tol berbayar.

"Saya dibilang enggak setuju jalan tol, enggak benar. Saya bilang kan kita punya tol lebih banyak tetapi seimbangkan dengan jalan biasa, jangan tol dibangun jalan biasa terlupakan," pungkas JK.

Sebelumnya, JK menyinggung jalan di Lampung yang viral karena rusak, tapi di sisi lain pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.

Hal itu dia sampaikan dalam pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol," ucap JK.

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," kata dia.

Minimnya pembangunan dan perbaikan jalan gratis di pemerintah di era Jokowi memunculkan anggapan hanya orang mampu yang bisa lewat jalanan mulus.

"Tapi jalan rakyat, untuk petani, pedagang kecil oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat," ucap JK.

Sumber: kompas

Foto: Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK)/Net