Komando Bhayangkara, Semarang – Mahasiswa KKN Tematik Tim II Undip Wibawa Yesaya Badia Brahmana prodi Psikologi membuat wadah penilaian dan juga masukan terkait kualitas pelayanan publik dari para pemilik UMKM di Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Senin (24/07/2023)
“Berdasarkan survei dan wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya, para pemilik UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah. Namun, mereka sering menghadapi banyak tantangan, seperti akses terbatas terhadap sumber daya, pendanaan yang sulit, dan seringkali aspirasi dari para pengusaha UMKM sulit tersampaikan kepada pemerintah. Masalah ini termasuk dalam pemenuhan hak dasar para pelaku UMKM, seperti akses terhadap informasi, pendidikan, dan perlindungan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu wadah yang dapat menjadi jembatan antara para pemilik UMKM dan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi serta memperoleh solusi yang tepat.” ujar Mahasiswa KKN Undip, Wibawa Yesaya Badia Brahmana dalam pemaparannya atas dosen pembimbing dr. Siti Fatimah, M.Kes dan Dr. Fahmi Arifan, S.T., M. Eng
Dalam pelaksanaannya, Yesaya menjelaskan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa KKN adalah membuat wadah penilaian terkait kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.
Wadah ini dapat berupa kuesioner atau survei yang melibatkan masyarakat secara luas untuk memberikan penilaian terkait kualitas pelayanan yang mereka terima.
Dengan informasi tersebut, mahasiswa KKN dapat menganalisis masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah.
“Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan bisa diandalkan. Namun, untuk mencapai hal ini, aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangatlah penting. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa KKN adalah dengan membuat wadah penilaian yang dapat digunakan oleh para pemilik UMKM untuk memberikan masukan terkait kualitas pelayanan publik yang mereka terima. Wadah penilaian ini bisa berupa formulir yang didistribusikan kepada para pemilik UMKM, yang kemudian dapat mereka isi sesuai dengan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah terkait pelayanan publik.” ucap Yesaya
Formulir penilaian tersebut dapat mencakup berbagai aspek pelayanan publik, seperti kecepatan respon, kejelasan informasi, kualitas layanan, aksesibilitas, dan sebagainya. Para pemilik UMKM dapat memberikan penilaian dan komentar mereka secara rinci, serta menyajikan contoh konkret dari pengalaman mereka.
“Iya Mas, saya pernah mengurus suatu dokumen dan ketika datang langsung ternyata harus menggunakan laptop, sedangkan saya tidak bisa menggunakan laptop, mereka tetap bantu, tapi dijelaskannya cepat sekali, saya kan sudah tua, kalau dijelaskan cepat gitu tidak langsung paham dan cepat lupa lagi,” kata Rena, salah satu pemilik UMKM di Pedurungan Tengah yang Yesaya kunjungi.
Yesaya menilai program ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Pedurungan. Selain itu, masukan yang diberikan oleh para pemilik UMKM juga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun program-program pengembangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Membuat formulir kuesionernya perlu memperhatikan beberapa aspek dan indikator, berdasarkan Ilmu Psikologi terkait pertanyaan yang berhubungan dengan evaluasi memerlukan indikator seperti kecepatan respon, kejelasan informasi, kualitas layanan, aksesibilitas, dan sebagainya. Para pemilik UMKM dapat memberikan penilaian dan komentar mereka secara rinci, serta menyajikan contoh konkret dari pengalaman mereka,” jelasnya.
Melalui peran aktif dan partisipasi mahasiswa KKN dalam memperjuangkan kepentingan UMKM kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat terwujudnya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM.
Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat memberikan perhatian dan respon yang lebih baik terhadap aspirasi para pengusaha UMKM, sehingga kondisi usaha dapat membaik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Dalam kesimpulannya, melalui partisipasi aktif mahasiswa KKN, wadah masukan dari aspirasi para pemilik UMKM kepada Pemerintah Daerah dapat diciptakan.
Peran mahasiswa KKN sebagai penghubung dan fasilitator diharapkan dapat memperkuat sinergi antara UMKM dan pemerintah daerah. Dengan adanya wadah ini, diharapkan keberadaan UMKM dapat lebih diperhatikan dan diprioritaskan tutupnya. (redMKB)
Tidak ada komentar