Klarifikasi Pencabutan Surat oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang Setelah di Somasi

Komando Bhayangkara, Pemalang, Di tengah berkembangnya isu seputar surat permohonan dukungan dana yang diterbitkan pada 9 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengeluarkan klarifikasi resmi mengenai pencabutan surat kontroversial tersebut. Klarifikasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Joko Ngatmo, yang sebelumnya di somasi oleh Imam Subiyanto,S.H,MH, CPM terhadap Bupati Pemalang atas penerbitan dua surat yang mendapat perhatian publik.

"Surat permohonan dukungan dana yang diterbitkan pada 9 Mei 2025 telah dicabut dengan pertimbangan administratif dan etis," ujar Joko Ngatmo dalam konferensi pers. Jumat(23/5/2025)

Ia menambahkan, keputusan ini diambil untuk menjaga profesionalisme hubungan kelembagaan dan menghindari multitafsir terkait kewenangan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pelibatan pihak swasta dalam kegiatan publik.

Menurut keterangan resmi yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfo Joko Ngatmo hingga pencabutan surat tersebut, tidak ada dana yang dihimpun berdasarkan surat yang dimaksud. Imam menegaskan bahwa langkah pencabutan ini bukan bermaksud menimbulkan kerugian atau kebingungan bagi pihak manapun, melainkan sebagai upaya penertiban administratif.

Lebih jauh, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga mengakui pentingnya meningkatkan kehati-hatian dalam tata kelola surat-menyurat resmi. Saat ini, evaluasi internal menyeluruh sedang dilakukan terkait mekanisme penerbitan surat, termasuk aspek legalitas, komunikasi antar perangkat daerah, dan kewenangan penandatanganan.

Imam Subiyanto menyampaikan komitmennya bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mengambil langkah-langkah serius untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. "Kami berkomitmen untuk menyempurnakan SOP terkait penerbitan surat resmi kepada pihak ketiga dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam setiap bentuk kerja sama dengan mitra usaha dan asosiasi profesi," ungkapnya.

Sebagai wujud tanggung jawab, pihak Pemerintah Kabupaten Pemalang juga meminta maaf atas dampak administratif maupun psikologis yang mungkin ditimbulkan akibat surat tersebut. Mereka terbuka untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan semua pihak terkait guna memulihkan hubungan kemitraan yang konstruktif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan situasi yang berkembang dapat dijernihkan dan semua pihak dapat bergerak maju demi kepentingan bersama. (bdnmkb)