Rapat Membahas PPPK Jawa Tengah, Kepala BKN Minta ASN Wujudkan Visi- Misi Kepala Daerah

Komando Bhayangkara, Semarang - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Dr Zudan Arif Fakhrullah meminta pemerintah daerah berani bersikap dalam melaksanakan manajemen aparatur sipil negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Hal itu ditegaskan Prof Zudan, saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan PPPK Guru di Provinsi Jawa Tengah, di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Jumat (01/08/2025).

"Pemda harus berani bersikap dan manajemen aparatur memastikan visi misi kepala daerah terwujud selama lima tahun ke depan," katanya.

Rapat Koordinasi menghadirkan BKN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi dan kabupaten/kota se Jateng, Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komisi E DPRD Jawa Tengah.

Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Dia berharap pertemuan itu dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang selama ini menjadi pertanyaan PPPK Guru di Jawa Tengah.

"Semoga pertemuan ini memberikan jawaban pasti bagi Pemda dalam mengambil upaya penyelesaian," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr Muhdi mengatakan, pertemuan diharapkan dapat menjawab pertanyaan terkait formasi yang diusulkan. Selain itu juga mencuat pencantuman gelar yang tidak lagi ada kesulitan.

"Masalah relokasi untuk PPPK Guru juga diharapkan ada jawaban yang pasti," kata Muhdi yang juga Ketua PGRI Jateng ini.

Ketua Komisi E DPRD Jateng Messi Widiastuti mengatakan, pihaknya sudah menerima pengaduan guru PPPK yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya dan belum memiliki jam mengajar.

"Pemerintah harus memberikan kejelasan," katanya.