Forkopimda Pemalang Gelar Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)-Ekuinda, Persiapan Natal-Tahun Baru dan Pilkades 2026

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Pemalang – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pemalang menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)-Ekuinda di Gedung Sasana Bhakti Praja. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan persiapan perayaan Natal 2025-Tahun Baru 2026, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Antar Waktu 2026, serta menandatangani kesepakatan bersama kesiapan Pilkades.

Selasa(16/12/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Daerah Endro Johan Kusuma dan diikuti berbagai unsur Pemerintah serta pemangku kepentingan, antara lain Bupati Anom Widiyantoro, Wakil Bupati Nurkholis, Wakil Ketua II DPRD Aris Ismail A.Md., Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, Kapolres AKBP Rendy Setia Permana, Kasdim Mayor Kav Agus Solihin, Kajari Rina Idawani, dan Ketua Pengadilan Negeri Y.M. Muslim Setiawan. Juga hadir unsur TNI, Polri, OPD, camat, tokoh agama, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam penyampaian materinya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Tutuko Raharjo, M.Si., memaparkan pemantauan kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan dan kesiapan menghadapi Pilkades 2026. Sementara itu, Kasdim mewakili TNI menyampaikan kesiapan mendukung pengamanan dan kondusivitas selama perayaan serta tahapan Pilkades, sedangkan Kapolres menegaskan komitmen menjaga keamanan agar masyarakat merasa aman saat merayakan Natal-Tahun Baru.

Pada kesempatan itu, Bupati Anom memberikan sejumlah penegasan penting. Ia mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas daerah dan menekankan bahwa stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan merupakan fondasi pembangunan. TPID Ekuinda disebut sebagai instrumen strategis untuk mengendalikan inflasi dan menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya deteksi dini potensi konflik sosial menjelang Pilkades dan menginstruksikan agar seluruh tahapan dilaksanakan secara netral, aman, tertib, dan sesuai peraturan. "Stabilitas ekonomi dan stabilitas politik desa saling berkaitan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi, pengamanan wilayah, dan pengelolaan Pilkades harus dilaksanakan secara terintegrasi dan saling mendukung," tegasnya.

Bupati berharap setiap keputusan yang disepakati dapat ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Pemalang. (bdn)