Jalur Mandiri PTN Perlu Dievaluasi Total, Negara Harus Kembali Mengambil Kendali

Baca Juga

Komando Bhayangkara | Jakarta, 4 September 2026 - Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menjadi momentum penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN).

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris, menilai kasus tersebut tidak semestinya berhenti pada proses penegakan hukum terhadap individu yang terlibat. Menurutnya, kasus itu harus menjadi alarm bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru PTN melalui jalur mandiri.

“Kasus OTT di Unsoed tidak boleh berhenti pada penegakan hukum terhadap oknum rektor semata, melainkan harus dijadikan alarm keras bagi Kemendiktisaintek untuk mengevaluasi total sistem penerimaan mahasiswa baru PTN lewat jalur mandiri. Perlu dilakukan audit investigatif menyeluruh dan menyampaikan hasilnya kepada publik terkait tata kelola sistem kuota serta aliran dana sumbangan institusi di masing-masing PTN di seluruh Indonesia demi menghentikan komersialisasi pendidikan terselubung.”

Handi mengatakan, evaluasi tersebut penting karena jalur mandiri memiliki nilai ekonomi yang besar dan dalam praktiknya memberikan ruang diskresi yang cukup luas kepada pengelola perguruan tinggi. Apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat dan transparan, kondisi tersebut berpotensi menciptakan celah terjadinya penyimpangan.

Menurut dia, desain jalur mandiri PTN perlu ditata ulang secara serius, termasuk menyangkut mekanisme seleksi, kuota penerimaan, serta batasan sumbangan institusi.

“Desain jalur mandiri PTN perlu dievaluasi secara total dan serius; kasus Unsoed menjadi bukti nyata bahwa tingginya nilai ekonomi kursi kuliah yang berkelindan dengan diskresi rektorat yang besar serta lemahnya pengawasan, wajib diintervensi melalui pembatasan nilai sumbangan dan standardisasi sistem seleksi nasional guna memangkas risiko korupsi.”

Negara Harus Kembali Mengambil Kendali

Handi menegaskan, persoalan tersebut membutuhkan intervensi regulasi yang lebih kuat. Negara, menurutnya, harus mengambil kembali kendali strategis atas sistem penerimaan mahasiswa baru PTN melalui penguatan pengawasan eksternal dan digitalisasi informasi terkait kuota penerimaan.

“Intervensi regulasi mutlak diperlukan, negara harus mengambil kembali kendali strategis atas penerimaan mahasiswa baru PTN melalui penguatan pengawasan eksternal dan digitalisasi transparansi kuota, guna menutup celah korupsi yang sistemik.”

Ia juga menawarkan gagasan reformasi sistem penerimaan mahasiswa baru dengan membagi jalur penerimaan PTN ke dalam tiga kawasan nasional, yakni kawasan Barat, Tengah, dan Timur.

Pembagian tersebut, kata Handi, dapat menjadi instrumen kebijakan untuk membangun keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi nasional. Dengan pendekatan berbasis kawasan, kompetisi dan distribusi sumber daya pendidikan tinggi diharapkan tidak lagi terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi dapat berkembang secara lebih merata sesuai karakteristik daerah di seluruh Indonesia.

“Reformasi sistim penerimaan mahasiswa baru, dengan membagi jalur penerimaan PTN ke dalam tiga kawasan nasional, Barat, Tengah, dan Timur. Sebagai instrumen kebijakan untuk membangun keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil, sehingga kompetisi dan alokasi sumber daya tidak lagi timpang, melainkan tumbuh merata sesuai karakteristik daerah di seluruh Indonesia.”

PTN Jangan Terjebak Komodifikasi Pendidikan

Lebih jauh, Handi menilai pemerintah juga perlu mengubah ukuran keberhasilan PTN. Kampus negeri seharusnya kembali berfokus pada mandat utamanya sebagai institusi pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Ia menilai orientasi perguruan tinggi tidak semestinya bergeser menjadi upaya mengejar jumlah mahasiswa semata karena dapat mendorong kampus semakin bergantung pada penerimaan dari mahasiswa.

“PTN harus segera dikembalikan kepada mandat utamanya, yaitu menyelenggarakan pendidikan bermutu, riset berdampak, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan mengejar komodifikasi dengan menjaring sebanyak mungkin mahasiswa. Negara wajib meredefinisi pencapian kampus agar tidak lagi bertumpu pada kuantitas penerimaan, melainkan pada keunggulan akademis dan kontribusi nyata bagi peradaban.”

Dalam pandangannya, perubahan orientasi tersebut harus diikuti dengan reformasi sistem pembiayaan pendidikan tinggi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada mahasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan, bukan semata-mata memperbesar kapasitas birokrasi institusi.

“Sudah saatnya negara mengubah paradigma pembiayaan: anggaran pendidikan harus difokuskan untuk membiayai masa depan mahasiswa, bukan memanjakan birokrasi institusi. Ketika subsidi diberikan langsung kepada mahasiswa, baik di PTN maupun PTS, keadilan akses akan tercipta, dan universitas akan dipaksa berkompetisi meningkatkan mutu riset serta layanan akademis, bukan berlomba memperbesar kuota demi memburu uang pangkal.”

PTS Harus Menjadi Pilar Pendidikan Tinggi Nasional

Handi juga menyoroti pentingnya memperkuat perguruan tinggi swasta (PTS) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi nasional. Menurutnya, dominasi persepsi bahwa PTN merupakan pilihan utama sementara PTS berada pada lapis kedua perlu diakhiri melalui kebijakan yang lebih berkeadilan.

Ia mendorong agar PTS mendapatkan akses yang lebih setara terhadap hibah penelitian, insentif pengembangan kualitas dosen, serta kebijakan kuota PTN yang proporsional. Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan redistribusi mahasiswa sekaligus mendorong persaingan yang sehat berdasarkan mutu.

“Pada saat yang sama, negara harus menaikkan kelas PTS menjadi salah satu pilar utama sistem pendidikan tinggi nasional. Transformasi ini wajib diwujudkan melalui kesetaraan akses hibah riset, insentif penguatan dosen, serta kebijakan kuota PTN yang proporsional agar terjadi redistribusi mahasiswa yang sehat demi mutu pendidikan nasional yang merata.”

Handi menambahkan, penguatan PTS merupakan kebutuhan strategis jika Indonesia ingin mencapai target pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menyebut, secara faktual 91,7 persen institusi pendidikan tinggi di Indonesia merupakan PTS yang melayani lebih dari separuh mahasiswa nasional. Karena itu, pembangunan pendidikan tinggi nasional tidak mungkin hanya bertumpu pada PTN.

“Mengingat secara faktual 91,7 persen institusi pendidikan tinggi di Indonesia merupakan PTS yang melayani lebih dari separuh mahasiswa nasional, akselerasi Indonesia Emas 2045 mustahil terwujud tanpa penguatan PTS secara sistemik. Oleh sebab itu, rekomendasi utamanya adalah merombak total kebijakan alokasi bantuan, hibah riset, dan kuota penerimaan mahasiswa baru agar terjadi distribusi sumber daya yang adil guna mengikis dikotomi kasta antara PTN dan PTS.”

Menurut Handi, reformasi pendidikan tinggi harus ditempatkan sebagai agenda nasional yang lebih besar daripada sekadar merespons kasus hukum tertentu. Pemerintah perlu membangun sistem penerimaan mahasiswa baru yang transparan, akuntabel, dan bebas dari ruang transaksi yang berpotensi mengarah pada komersialisasi pendidikan.

Dengan demikian, pembenahan jalur mandiri PTN tidak hanya menjadi langkah untuk mencegah korupsi, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil, merata, dan berorientasi pada peningkatan mutu.

Universitas Paramadina - www.paramadina.ac.id