Jutaan Rupiah APBD Terancam Keluar Daerah, Diklat Kepala Sekolah Pemalang Rencananya ke Solo.

Komando Bhayangkara, Pemalang — Rencana Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang menggelar Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (Diklat CKS) di luar daerah, tepatnya di Solo, pada November mendatang menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kegiatan yang direncanakan berlangsung sekitar satu pekan ini dikritik tidak efisien dan dinilai kurang tepat sasaran.

Pasalnya, para peserta diklat adalah para Kepala Sekolah yang saat ini masih aktif menjalankan tugas di sekolah masing-masing. Di saat yang sama, lingkungan pendidikan di Pemalang sedang menghadapi sejumlah persoalan mendesak, mulai dari kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah hingga pelaksanaan program Revitalisasi yang memerlukan pengawasan langsung Kepala Sekolah.

"Agar kegiatan berjalan baik, sepatutnya Diklat CKS dilaksanakan di dalam kota. Dengan begitu para Kepala Sekolah tetap bisa mengawasi kegiatan di sekolah, menangani kasus bullying, serta memantau pelaksanaan program Revitalisasi yang sedang berjalan," ujar salah satu warga yang memantau pelaksanaan anggaran daerah, Jumat (3/10/2026).

Anggaran Lebih Rp1 Miliar — Mengapa Harus Keluar Daerah?

Kegiatan ini disebut menggunakan anggaran APBD Pemalang lebih dari Rp1 miliar hanya untuk mengirim puluhan Kepala Sekolah Negeri ke luar kota. Padahal, Pemalang memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan serupa.

Warga mencontohkan, pelaksanaan Diklat CKS tingkat SD sebelumnya sudah berjalan lancar di Hotel R Gina Pemalang dengan mendatangkan narasumber langsung ke daerah. Pola ini dinilai jauh lebih efisien, sekaligus menggerakkan perputaran ekonomi lokal.

"Kami menyarankan agar kegiatan ini dibatalkan dan dialihkan pelaksanaannya di Pemalang saja. Narasumber yang dibutuhkan bisa diundang datang ke sini. Biaya penginapan, perjalanan dinas, dan transportasi peserta bisa ditekan secara signifikan. Peserta juga bebas memilih: menginap atau pulang ke rumah masing-masing," tegasnya.

Beda dengan Daerah Lain — Peserta Adalah Pengelola Langsung Sekolah

Ditegaskan, pelaksanaan di luar daerah yang dilakukan kabupaten/kota lain tidak bisa dijadikan acuan. Sebab, di daerah lain peserta yang dikirim sebagian besar adalah guru biasa, sehingga kepala sekolah tetap berada di sekolah menjaga jalannya kegiatan.

"Sementara di Pemalang, yang akan dikirim justru Kepala Sekolah sendiri. Artinya, pengelola tertinggi di sekolah tidak ada di tempat saat kegiatan penting sedang berlangsung," tambahnya.

Transparansi Dipertanyakan — Uang Rakyat Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Di tengah semangat penghematan anggaran Pemerintah Daerah, warga mempertanyakan transparansi perencanaan kegiatan ini. Masyarakat berhak mengetahui, berapa total anggaran, rincian biaya hotel, siapa penyedia akomodasi, serta berapa selisih biaya jika dilaksanakan di Pemalang dibandingkan di Solo.

Bukan berarti melarang sepenuhnya kegiatan di luar daerah, namun jika substansinya hanya pembekalan dan peningkatan kompetensi, mendatangkan narasumber ke Pemalang jauh lebih masuk akal daripada memindahkan puluhan orang ke luar daerah.

Selain soal biaya, aspek pengawasan dan etika juga menjadi perhatian. Penempatan peserta laki-laki dan perempuan yang sebagian sudah berkeluarga dalam satu kompleks penginapan berhari-hari memerlukan tata tertib dan pengawasan ketat. Fasilitas negara seharusnya digunakan murni untuk kepentingan kedinasan, bukan membuka peluang risiko yang sebenarnya bisa dicegah.

"APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kalau bisa dilaksanakan di Pemalang, mengapa harus ke Solo? Kebiasaan lama bukan alasan untuk terus membuang anggaran daerah," tegas warga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dindikpora Pemalang terkait usulan pembatalan atau perpindahan lokasi kegiatan tersebut.(Bdn)