Pj Sekda : Pastikan Data Bencana itu Valid

Baca Juga

Komando Bhayangkara - Bulan Desember 2019 hingga Maret 2020 diprediksi menjadi puncak musim hujan. Seiring dengan meningkatnya intensitas hujan, maka perlu diwaspadai bahaya banjir, longsor dan angin puting beliung.

Pada kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kesiapan Penanganan Bencana Banjir, Longsor dan Angin Puting Beliung, Senin (16/12/2019) Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Sudaryanto mengatakan, hingga Desember ini sudah ada 20 kabupaten/kota yang terkena bencana. Dampaknya, 4.000 rumah warga mengalami kerusakan dari ringan hingga berat. Di samping itu ada kerusakan fasilitas umum lain. 

"Maka sosialisasi dan sinkronisasi ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam penanganan penanggulangan bencana. Selain itu, sebagai langkah percepatan pertukaran data dan informasi antara provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus meningkatkan koordinasi penanganan bencana," paparnya di Kantor BPBD Jateng.

Pj Sekda Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie yang membuka kegiatan tersebut mengingatkan soal kevalidan data bencana. Pihaknya khawatir, jika data tidak klop, mengakibatkan skenario penanganan bencana yang kurang pas. Begitu skenario tidak pas dengan data, maka langkah yang diambil juga akan keliru.

"Intinya, data yang ada disinkronisasi, maka skenario akan tepat. Kalau skenario tepat, maka langkah penanganan bencana yang diambil akan match," tuturnya

Pada kesempatan itu, Herru juga menyampaikan pesan dari Gubernur Ganjar Pranowo. Kepala BPBD provinsi dan kabupaten/kota diminta berkonsolidasi untuk memberikan peta rawan bencana banjir, longsor dan angin puting beliung, utamanya di wilayah selatan Jawa Tengah. Data diberikan kepala desa/ lurah dan para relawan.

"Ini bentuk kesiapsiagaan. Jangan karena tidak pernah terjadi, kemudian lengah. Seperti kantor di Kabupaten Semarang yang rusak karena angin ribut. Maka jangan terlalu PD. Ndak pernah, tapi nyatanya kejadian," ujarnya.

Kesiapsiagaan yang dilakukan termasuk langkah penanganan bencana yang dilakukan, lanjut Herru, diupload di berbagai media sosial. Cara ini juga sekaligus untuk membangun dialog antara puskodal kabupaten/kota dan provinsi, sehingga fungsinya berjalan.