Kodim Pemalang: Kami Tidak Pernah Terima Upeti BPNT

Komando Bhayangkara - Kodim 0711/Pemalang angkat bicara terkait dugaan pungutan liar (pungli) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kodim 0711 Pemalang menepis apa yang disampaikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Kecamatan Bodeh, Eko.

Pernyataan dimaksud merujuk pada percakapan antara seseorang dengan Eko melalui sambungan telepon. Dimana percakapan keduanya direkam dan beredar dikalangan masyarakat. Eko sendiri telah mengklarifikasi mengenai rekaman percakapan tersebut.

Dandim 0711/Pemalang, Letkol Inf. Christian Tarigan melalui Pasi Intel Kodim 0711/Pemalang, Kapten ARM Andumiyanta, menyatakan, Kodim tidak pernah terlibat ataupun menerima Upeti BPNT seperti yang disebutkan dalam rekaman tersebut.

Bahwa ada anggota yang turut terlibat dalam prosesnya, Kodim mengakuinya. Namun lebih kepada pengawasan dalam proses penyaluran BPNT di berbagai wilayah di Kabupaten Pemalang.

“Kami tidak pernah menerima upeti BPNT seperti yang ada didalam rekaman tersebut. Selama ini, kami justru mengawasi dalam penyaluran BPNT kepada masyarakat apakah tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat kuantitas,” tegas Kapten ARM Andumiyanta di Mako Kodim 0711/Pemalang, Senin 29 Maret 2021.

Sekedar diketahui, dalam rekaman melalui sambungan telepon antara seseorang berinisial P dengan Eko, pembicaraan terkait dengan anggaran Bina Lingkungan.

Eko menyatakan telah menyampaikan anggaran Bina Lingkungan kepada salah satu petinggi partai politik non dewan di Kabupaten Pemalang. Penelepon P terus mempertanyakan apakah rekannya, yakni petinggi partai yang kini duduk di dewan turut menerima dan mengelola dana Bina Lingkungan BPNT.

Disebutkan jika Eko mengelola penyaluran BPNT di beberapa kecamatan di Pemalang Timur. Dimana untuk Bina Lingkungan masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditentukan sebesar Rp 4.500. Dari percakapan itu pula, sempat muncul kata Polres dan Kodim Pemalang dari Eko. (MKB/DAULAT)