Pelantikan Pejabat Kadus 1 Desa Panjunan Kecamatan Petarukan Menyisakan Masalah Yang Belum Selesai

Baca Juga

Komando Bhayangkara | Panjunan Pemalang - Pengambilan Sumpah jabatan perangkat Desa terlambat karena ketidakpuasan peserta lain, dugaan pungli pada seleksi penjaringan bulan lalu 2022 di Panjunan, Camat Petarukan rekomendasi mengagendakan pelantikan yang dipimpin langsung Kepala Desa (Kades) Suharno, di Balai Desa Panjunan, yang disaksikan jajaran Pemerintahan Muspika Petarukan pada Rabu (8/2/2023) siang.

Penjaringan/penyaringan Perangkat Pemerintah Desa Panjunan yang diduga ada praktek pungli dalam proses seleksi sudah selesai atau belum namun kenyataan ada pelantikan.

Hal tersebut terungkap atas pengakuan salah satu peserta yang terbukti diminta setor sejumlah uang. Ia juga menunjukan bukti setruk transfer sebanyak 8 kali dugaan suap terhadap Panitia penyelenggara dalam proses seleksi perangkat desa bulan lalu 2022.

Seperti diketahui, proses seleksi perangkat di Desa Panjunan menuai protes dari warga dan peserta lantaran dinilai sarat pungli.

Modus Kades dan panitia seleksi disebut-sebut meminta sejumlah uang kepada beberapa peserta untuk menjabat perangkat desa dan dijanjikan menjabat Kadus 1 di Desa Panjunan.

Dikonfirmasi perihal penyelesaian atas kisruh yang terjadi, Kades Suharno enggan menjawab. Justru mengabaikan, meninggalkan sambil mengatakan. “Tidak, tidak usah, saya tidak usah ditanya mas,” kata Suharno kepada wartawan.

Camat Petarukan, Drs,Andri Adi, M.Si,. Ketika ditanya soal permasalahan sebelumnya, menyebutkan permasalahan itu mungkin karena ketidak puasan peserta sehingga mengirimkan surat laporan kepada Plt Bupati, kemudian ke dinas instansi terkait.

"Kenapa lama dan baru dilantik, "itu berdasarkan kepastian setelah semuanya sudah sesuai regulasi persyaratan. "Hingga pelantkan ini baru kita laksanakan sekarang, ungkapnya kepada awak Media

Surat laporan ketidak puasan pada proses seleksi tersebut sudah diberikan jawaban oleh kepala desa maupun penyelenggara selaku yang penanggungjawab, "itu sudah dilaksanakan. Dasar dari acuan jawabannya, kami pertimbangannya dari dinas instansi itu sudah cukup untuk kita berikan rekomendasi.

Dalam protes peserta lain, bilamana  nanti ada tindakan dari pihak lain, Camat sendiri mengatakan,"Oh itu sangat diperbolehkan karena itu kan hak mereka" pungkasnya. (bdn MKB)