Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi! Hasil Bumi RI Milik Rakyat, Bukan Asing

Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019 menilai kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak seutuhnya berpihak kepada rakyat. Bahkan asing justru lebih diuntungkan.

"Tambang dan sebagainya, kembalinya harus jadi kekayaan negara apakah dikerjakan oleh asing atau nasional harus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan cara mengontrol itu," ungkap JK dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Selasa (23/5/2023).

Pernyataan JK mengacu kepada hasil dari hilirisasi yang hanya bagus di atas kertas. Salah satu contoh nyata adalah ekspor yang melonjak tinggi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan selama 37 bulan beruntun neraca perdagangan Indonesia surplus.

Di sisi lain, cadangan devisa (cadev) yang dicatat oleh Bank Indonesia (BI) tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kenaikan cadev bahkan cukup besar ditopang oleh penambahan utang luar negeri.

Padahal apabila masuk ke sistem keuangan dalam negeri, valuta asing (valas) tersebut akan membantu ketersediaan likuiditas dan mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Secara berlanjut dampaknya akan terasa ke perekonomian nasional secara nyata.

JK juga mengkritik terlalu banyaknya keterlibatan asing dalam hilirisasi. "Hilirisasi memberikan dampak baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional, kalau asing, dampaknya menjadi kecil. ini harus kebijakan ini harus dievalusi," paparnya.

Sebelumnya kritikan muncul dari Ekonom Senior Faisal Basri dalam program Your Money Your Vote di CNBC Indonesia. Faisal menjelaskan nilai tambah hilirisasi seperti nikel tidak dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mencatat, pada tahun 2022 kemarin, realisasi nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai US$ 33 miliar atau setara dengan Rp 514,3 triliun.

Menurutnya, China yang merupakan penampung nikel Indonesia, mendapat keuntungan besar.

"Yang terjadi kalau hilirasisi biji nikel diolah jadi pig nikel ekspor bukan dijadikan lanjutan industri kita hilirasasi malah menopang industrialisasi di China," kata Faisal.

Seharusnya langkah yang diambil adalah memaksa industri tersebut dari hulu sampai hilir berkembang di dalam negeri. "Untuk biaya pembangunan kita cuma mengeruk sumber daya alam semakin dalam, China 94% ekspor industri manufaktur Indonesia cuma 40%, sisanya petik jual gak pakai otak," pungkasnya.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Wakil Presiden Ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dalam Puncak MILAD KE-21 PKS. (Tangkapan Layar Youtube PKSTV)