Breaking News

10 Fakta PNS Bakal WFH Gegara Kualitas Udara Buruk di Jabodetabek


PNS di Pemerintah Daerah (Pemda) maupun PNS Kementerian akan kerja dari rumah alias work from home (WFH). Kebijakan WFH ini untuk mengurangi polusi udara di Jakarta dengan kapasitas 50% mulai september 2023 mendatang.

Kabarnya disampaikan oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono usai rapat terbatas (ratas) Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Kepresidenan, Jakarta

Harapannya, kebijakan WFH ini bisa mengurangi jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan di Jakarta dan polusi udara bisa ditekan. merangkum dari fakta Okezone, Minggu (20/8/2023).

1. Jakarta Sebagai Kota Tercemar di Dunia

Jakarta mendapat predikat sebagai kota paling tercemar di dunia karena kualitas udara di Ibu Kota Negara buruk dan tidak sehat.

Asap kendaraan bermotor dinilai menjadi faktor terbesar yang menyebabkan polusi tersebut.

Sepeda motor yang pada 2022 volumenya mencapai 19,2 juta dari total 24,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta. Sementara, data Air Quality Index (AQI) mencatatkan bahwa kualitas udara Jakarta berada di angka 156 yang terkategori tidak sehat.

2. Uji Coba WFH

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, uji coba akan berlangsung selama 3 bulan dimulai September sebagai salah satu upaya menekan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga telah memberikan keleluasaan terkait jam kerja ASN. Menurutnya, kesempatan yang ada akan dimanfaatkan dengan melakukan penerapan hybrid working yakni setengah WFH dan sisanya work from office (WFO) pada September mendatang.

"Kan gini, MenPAN memberikan keleluasaan waktu antara bisa jam 8 tambah sejam jadi jam 9. Antara jam 8 dan jam 10 ini Pemda manfaatkan untuk bisa berbagi yang masuk 50%, yang WFH 50% setidaknya mengurangi kemacetan," ujarnya.

3. Rekayasa Cuaca

"Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek," kata Jokowi dalam arahannya pada ratas terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka.

Jokowi juga memerintahkan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Jokowi mengakui hal tersebut memerlukan anggaran, dirinya meminta untuk dipersiapkan.

4. Jokowi Dorong Kerja WFH

Presiden Jokowi mendorong pelaksanaan Work From Home (WFH) hingga rekayasa cuaca untuk meningkatkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

Dalam jangka pendek, Jokowi memerintahkan secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.

"Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya tidak tahu kesepakatan di ratas ini apakah 75- 25 atau angka yang lain," kata Jokowi.

Dalam jangka menengah, Jokowi meminta untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi massal.

5. Indeks Kualitas Udara DKI Jakarta Tidak Sehat

Jokowi mengatakan pada tanggal 13 Agustus 2023, indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.

Kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk,” kata Jokowi dalam Rapat Terbatas terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

6. Penerapan Sistem 4 In 1 Demi Tekanan Polusi Udara

Sistem 4 in 1 bakal dipilih pemerintah untuk meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek. Jadi mobil yang akan melintas Jakarta utamanya harus berisi empat orang.

Menyikapi rencana penerapan 4 in 1, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai tidak efektif cara tersebut digunakan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di Ibu Kota Jakarta.

“Saya kira 3 in 1, 4 in 1, maupun Ganjil-Genap itu sudah gak efektif lagi," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Selasa 15 Agustus 2023.

Dengan dibuatnya sistem-sistem tersebut tidak membantu dalam menyelesaikan permasalahan udara dan lingkungan yang terjadi. Dibuktikan dengan masih adanya kemacetan yang menunjukan tingkat pengguna mobil dan motor sendiri yang masih cenderung tinggi juga.

7. Penyebab Kualitas Udara di Jabodetabek Semakin Buruk

Jokowi mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan kualitas udara di Jabodetabek semakin buruk, di antaranya musim kemarau berkepanjangan hingga pembuangan emisi.

"Kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Serta pembuangan emisi dari transportasi," katanya.

Faktor lainnya, kata Jokowi, dikarenakan adanya aktivitas industri di Jabodetabek yang menggunakan batubara.

"Dan juga aktivitas industri di Jabodetabek terutama yang menggunakan batubara di sektor industri manufaktur," ungkapnya.
"Kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat, sangat buruk," kata Jokowi dalam arahannya.

"Tanggal 13 Agustus 2023, indeks kualitas di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," tambahnya.

8. WFH Juga Berlaku Untuk Sekolah

Namun tidak hanya menerapkan WFH, Pemprov juga bakal menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sebesar 50 persen. Kendati demikian, teknisnya akan diatur oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

"Tetap 50%. PJJ yang sekolah kan? Nanti diserahkan ke Disdik ya," pungkasnya.

9. Keleluasan Jam Kerja ASN

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga telah memberikan keleluasaan terkait jam kerja ASN. Menurutnya, kesempatan yang ada akan dimanfaatkan dengan melakukan penerapan hybrid working yakni setengah WFH dan sisanya work from office (WFO) pada September mendatang.

"Kan gini, MenPAN memberikan keleluasaan waktu antara bisa jam 8 tambah sejam jadi jam 9. Antara jam 8 dan jam 10 ini Pemda manfaatkan untuk bisa berbagi yang masuk 50%, yang WFH 50% setidaknya mengurangi kemacetan," ujarnya.

10. Kebijakan WFH Sedang diKaji Lebih Dalam

Heru mengaku saat ini kebijakan tersebut tengah dikaji dan diminta untuk kembali menghadap Presiden Jokowi kurun waktu 2 minggu ke depan dan segera menetapkan kebijakan dalam rangka penurunan polusi udara di Jakarta.

"Barusan kami membahas aksi ke depan untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta, pertama tugas diberikan kepada menteri dan pejabat daerah dan bertemu kembali 2 minggu," lanjutnya.

Sumber: okezone
Foto: PNS Bakal WFH Gegara Kualitas Udara Buruk. (Foto: Okezone.com)
10 Fakta PNS Bakal WFH Gegara Kualitas Udara Buruk di Jabodetabek 10 Fakta PNS Bakal WFH Gegara Kualitas Udara Buruk di Jabodetabek Reviewed by Admin Kab. Semarang on Rating: 5

Tidak ada komentar