Didesak Mundur Oleh Sedulur Ratan, Kepala DLH Pemalang Menjawab Dengan Tangisan

Komando Bhayangkara, Pemalang - Permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, semakin menjadi perhatian publik. Tumpukan sampah yang terus menggunung di berbagai titik tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam upaya mencari solusi, Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemalang pada Kamis, 6 Februari 2025 menerima audiensi Pekerjaan Sosial (KPS) Sedulur Ratan.

Audiensi ini berlangsung di ruang Banggar Gedung DPRD Pemalang dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Ketua Komisi B DPRD Pemalang, serta sejumlah anggota DPRD dari Fraksi Golkar dan lainnya. Kepala DLH Pemalang, Wiji Mulyati, beserta stafnya turut hadir bersama Ketua KPS Sedulur Ratan serta beberapa anggotanya.

Audiensi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, H. M. Wardoyo. Selanjutnya, Ketua Komisi B DPRD Pemalang, H.M. Agus Sukoco, S.IP., M.Si., memimpin jalannya diskusi.

Ketua KPS Sedulur Ratan, Bambang Sutanto, menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat terkait lambannya penanganan sampah. Ia menekankan bahwa warga sudah sangat lelah dengan berbagai janji yang tidak kunjung terealisasi.

"Kami sudah sangat lelah dengan janji-janji yang tak kunjung terealisasi. Kami butuh tindakan nyata, bukan hanya kata-kata manis. Sampah ini sudah sangat mengganggu kehidupan kami. Kami meminta agar TPA Pesalakan dibuka kembali," tegas Bambang dengan nada kecewa.

Senada dengan Bambang, Penasehat KPS Sedulur Ratan, Walis Erlangga Firera, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja DLH Pemalang. Ia menilai bahwa pemerintah daerah dalam hal ini DLH tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani permasalahan ini.

"Kalau saya melihat Kabupaten Pemalang kok kayak mau bubar. Jika Kepala DLH memang tidak mampu menangani masalah sampah ya sudah mundur saja! Dengan anggaran yang begitu besar, tapi penanganan sampah seperti ini. Masyarakat tidak butuh alasan dan keluhan, mereka butuh tindakan nyata. Sekali lagi, kalau Kepala DLH tidak mampu, lebih baik mengundurkan diri!" ucapnya tegas.

Tuntutan dan kritik keras dari KPS Sedulur Ratan menjadikan suasana audiensi semakin tegang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, akhirnya angkat bicara, namun suaranya bergetar dan matanya berkaca-kaca sebelum akhirnya menangis terisak.

Ia mengakui bahwa pihaknya memang menghadapi banyak kendala dalam menangani masalah sampah, mulai dari keterbatasan lahan hingga belum optimalnya pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, namun memang ada beberapa kendala yang perlu kami atasi bersama. Di dinas kami bahkan tidak ada libur. Warga sekitar TPA Pesalakan sebenarnya sudah clean and clear, tapi memang ada penolakan dari sebagian warga. Bahkan kami sudah memberikan berbagai tawaran, tapi mereka tetap bersikeras agar TPA ditutup," ujar Wiji sambil menangis.

Pernyataan ini justru semakin memicu kekecewaan peserta audensi yang hadir. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif dalam mencari solusi daripada sekadar menyampaikan kendala yang ada.

Sebuah pertanyaan yang cukup keras disampaikan oleh anggota Komisi B, Siswanto," Sampai di mana progres kerja DLH Kabupaten Pemalang, hasilnya apa ?,"

Menanggapi situasi yang semakin memanas, Ketua Komisi B DPRD Pemalang, Agus Sukoco, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia berjanji akan melakukan koordinasi dengan DLH serta instansi terkait guna mempercepat penyelesaian permasalahan sampah ini.

"Kami akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan yang efektif. Kami juga terbuka untuk para investor yang ingin terlibat dalam pengelolaan sampah di Pemalang," ujar Agus Sukoco dengan tegas.

Pernyataan ini memberikan sedikit harapan bagi warga, meskipun mereka tetap menuntut adanya langkah konkret dalam waktu dekat.( Joko Longkeyang ).