Menu Favorit Uget-uget di SPPG COMAL di Luncurkan

Baca Juga

 

Komando Bhayangkara, Pemalang - Temuan belatung dalam sajian makanan kembali mencoreng pelaksanaan program MBG. Kali ini terjadi di SPPG 004 Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, setelah seorang penerima manfaat melaporkan adanya belatung yang masih hidup dalam menu telur puyuh pada Rabu, 29 April 2026.

Fakta bahwa belatung ditemukan dalam kondisi hidup mempertegas dugaan adanya kelalaian serius dalam proses pengolahan maupun distribusi makanan. Ini bukan sekadar persoalan kualitas, melainkan menyangkut standar higienitas yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Dengan cakupan sekitar 2.700 porsi per hari, satu temuan saja sudah cukup menjadi indikator adanya celah dalam sistem keamanan pangan. SPPG Purwoharjo yang diketahui di bawah Yayasan Bela Beli Mbolang, kini justru dipertanyakan standar operasionalnya.

Yang menjadi sorotan tajam adalah respons pihak SPPG yang dinilai lamban. Klarifikasi dan permintaan maaf baru dilakukan sehari setelah kejadian, itupun setelah video temuan tersebut beredar luas di media sosial. Kepala SPPG bersama asisten lapangan ( Aslap) baru mendatangi SMA Negeri 1 Comal sebagai titik distribusi, Kamis 30 April 2026. 

“Benar, baru hari ini kepala SPPG dan asisten lapangan datang ke kami untuk klarifikasi sekaligus menyampaikan permintaan maaf,” ujar pihak sekolah.

Kondisi ini memunculkan kesan yang sulit diabaikan: apakah tindakan baru dilakukan setelah viral? Fenomena yang kerap disebut publik sebagai “No Viral, No Justice” seolah kembali terulang. 

Dalam konteks keamanan pangan, respons reaktif seperti ini jelas tidak dapat dibenarkan.

Lebih jauh, publik berhak menuntut transparansi yang lebih konkret, bukan sekadar klarifikasi normatif. Apakah sampel makanan, terutama menu telur puyuh yang ditemukan belatung hidup, telah dilakukan uji laboratorium? Jika ya, di mana hasilnya dan kapan akan dibuka ke publik? Tanpa uji lab, klaim apapun terkait sumber kontaminasi hanya akan menjadi asumsi.

Selain itu, aspek sertifikasi laik higienis sanitasi (SLHS) juga patut dipertanyakan. Apakah SPPG 004 Purwoharjo telah mengantongi sertifikat tersebut? Jika sudah, bagaimana pengawasan implementasinya hingga kecolongan kasus serius seperti ini? Jika belum, mengapa bisa beroperasi melayani ribuan porsi setiap hari?

Ketiadaan kejelasan dalam dua aspek ini, uji lab dan sertifikasi, menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar insidental, melainkan berpotensi sistemik.

Di titik ini, Satgas MBG Pemalang tidak bisa hanya bersikap menunggu laporan. Diperlukan langkah cepat dan tegas: audit menyeluruh, pemeriksaan standar dapur, rantai distribusi, hingga evaluasi kelayakan operasional bila perlu diistirahatkan sampai penyebabnya diketahui.

 Jika ditemukan pelanggaran serius, sanksi administratif hingga penghentian sementara harus menjadi opsi nyata, bukan sekadar formalitas.

Kepala SPPG pun tak luput dari sorotan. Lambannya respons memunculkan pertanyaan: apakah ini bentuk kelalaian manajerial, atau justru pola yang disengaja, menunggu viral baru bertindak?

Ironisnya, hingga berita ini ditulis, pihak Yayasan Bela Beli Mbolang selaku pengelola SPPG belum memberikan konfirmasi resmi terkait insiden tersebut. Minimnya keterbukaan ini semakin memperkuat kesan bahwa penanganan kasus berjalan tidak transparan.

Kejadian ini menjadi peringatan keras bahwa program berskala besar tidak boleh berjalan dengan standar seadanya. Ini bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan soal keselamatan konsumsi publik.

Jika pengawasan lemah, respons lambat, dan transparansi minim, maka kepercayaan masyarakat akan terus tergerus. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang tersisa hanyalah krisis, yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.(bdn)