Aliansi UMKM Pantura Protes Kebijakan Pengalihan Armada Truk ke Jalan Tol, Sebut Usaha Kecil Terancam Punah
Komando Bhayangkara Pemalang - Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Aliansi UMKM Pantura menggugat kebijakan pemerintah yang mengalihkan armada truk sumbu 3 dari jalur Pantura antara Pemalang dan Kendal menuju jalan tol. Protes ini dipicu oleh keputusan yang diinisiasi oleh Rizal Bawazier, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, yang berencana memberlakukan pengalihan tersebut mulai Kamis, 1 Mei 2025. Rabu( 30/4/ 2025 )
Menurut para pelaku usaha, keputusan ini sangat merugikan dan berpotensi menutup usaha kecil yang selama ini mengandalkan lalu lintas truk di sepanjang jalur Pantura. Salah satu di antaranya, Slamet Winarto, seorang pengusaha tambal ban, menyampaikan kekecewaannya. Dia menegaskan bahwa dampak dari kebijakan ini akan langsung terasa, dengan berkurangnya pelanggan yang mengakibatkan usahanya menjadi sepi.
"Saya sangat keberatan dengan adanya peraturan atas pengalihan armada truk. Ini akan mematikan usaha seperti warung-warung makan dan tambal ban yang ada di sepanjang Pantura," ungkapnya.
Selaras dengan itu, Selamet BR, seorang sopir truk, juga menjelaskan bahwa kebijakan ini akan mencekik pengemudi truk, yang harus menanggung biaya lebih untuk memasuki jalan tol. "Perusahaan tempat saya bekerja tidak memberikan tambahan biaya untuk masuk tol, dan jika kendaraan mogok di tol, saya harus mengeluarkan biaya derek yang cukup besar," keluhnya. Dia pun berharap agar Rizal Bawazier selaku pembuat kebijakan mempertimbangkan kembali peraturan tersebut sebelum memberikan dampak buruk pada masyarakat kecil.
Sri Hastuti, pemilik warung makan di pinggir jalan Pantura Pemalang, juga menyatakan keluhan serupa. Ia khawatir usaha warung makannya akan terpaksa tutup akibat berkurangnya pengunjung yang biasanya merupakan sopir truk dan penumpang.
Di akhir pernyataan mereka, para pelaku usaha yang tergabung dalam Aliansi UMKM Pantura menegaskan harapan untuk membatalkan kebijakan pengalihan armada truk yang dianggap dapat menyengsarakan usaha kecil di wilayah Pantura. "Jangan sampai kebijakan ini mengorbankan kami sebagai pelaku usaha kecil yang berjuang di pinggir jalan," tegas mereka.
Tampak jelas bahwa upaya para pelaku UMKM ini patut mendapat perhatian lebih dari pihak berwenang agar tak ada pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas pada masyarakat. (mkb)
Tidak ada komentar