Kementerian Turun Tangan Atasi Banjir Rob di Ulujami, Pemalang

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Ulujami, Pemalang – Kabar baik bagi warga Ulujami, Kabupaten Pemalang, yang selama ini berjuang melawan banjir rob. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menunjukkan keseriusannya dengan melakukan kunjungan langsung ke wilayah terdampak. Rabu (26/2025)

Kunjungan ini menjadi angin segar karena menandakan perhatian Pemerintah Pusat terhadap masalah yang telah lama menghantui masyarakat pesisir. Hadir dalam rombongan Pj. Setda Pemalang Johan, Kepala BAPPEDA Sidik, Kepala Pelaksana BPBD Andri, Kepala Dinas LH Wiji, Camat Ulujami Muhibin, serta para kepala desa se-Kecamatan Ulujami.

Tujuan utama kunjungan ini adalah meninjau langsung lokasi yang akan dibangun "Sea Wall" di Pantai Utara. Proyek ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk melindungi wilayah Ulujami, terutama Desa Blendung, dari terjangan banjir rob yang datang setiap hari.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Pemalang, Dr. Drs. Moh. Sidik, M.Si, menjelaskan bahwa survei lapangan ini sangat krusial untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai dampak rob. "Data yang kami kumpulkan akan menjadi dasar bagi perencanaan yang lebih terarah dan efektif di tingkat pusat. Kami akan melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi terbaik," katanya.

Namun, Sidik juga mengakui bahwa ketersediaan anggaran untuk proyek ini masih menjadi tanda tanya, terutama untuk tahun 2026 dan seterusnya. "Kami sangat berharap dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Tanpa anggaran yang memadai, sulit bagi kami untuk mewujudkan proyek ini," ujarnya.

BAPPEDA sendiri telah melakukan persiapan dengan mengidentifikasi Desa-desa yang paling parah terkena rob. Fokus utama adalah lahan pertanian yang sudah tidak bisa lagi ditanami akibat air laut. Data ini akan menjadi bahan presentasi kepada Kementerian.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pemalang, Drs. Andri Adi, M.Si, memaparkan betapa beratnya dampak banjir rob bagi masyarakat. "Banjir rob bukan hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari dan mata pencaharian warga," ungkapnya.

BPBD terus berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin, mulai dari memberikan makanan, memperbaiki rumah yang rusak, hingga memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu rumah tangga yang kehilangan pekerjaan.

Andri menegaskan bahwa penanggulangan banjir rob harus menjadi prioritas utama. Namun, ia juga menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang. "Untuk membangun tanggul permanen di sepanjang pantai, perhitungan pada tahun 2019/2020 dibutuhkan dana sekitar 1,3 triliun rupiah, tidak tahu jika perhitungan sekarang ini, Angka ini sangat besar bagi kami. Oleh karena itu, kami sangat berharap bantuan dari Pemerintah Pusat," pungkasnya.

(Bondan)