Bupati Pemalang Anom, Pengelolaan Widuri Diganti, Bantuan Seragam Gratis Siap Dianggarkan

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Pemalang – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang berlangsung di Gedung Paripurna, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 34, Pemalang, pada Rabu (17/6/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, didampingi jajaran perangkat daerah, serta seluruh anggota dewan.

Usai rapat selesai, Bupati Anom Widiyantoro menyempatkan diri memberikan keterangan kepada awak media sebelum meninggalkan gedung.

Terkait penyerapan dan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), Bupati menegaskan tidak ada kendala berarti. “Tidak ada kendala. Semua sudah berjalan sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Kepegawaian Negara,” jelasnya.

Pengelolaan Wisata Widuri, Bukan Dicabut Statusnya

Menyikapi pertanyaan terkait rencana pencabutan status objek wisata Widuri, Bupati menegaskan hal tersebut tidak benar. “Bukan dicabut sebagai daerah wisata, hanya pengelolaannya saja yang akan diperbaiki. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Ditanya apakah akan dikelola swasta, Bupati menjawab terbuka dengan pola kerja sama asalkan menguntungkan kedua belah pihak. “Konsepnya kerja sama, bukan dikelola penuh. Yang penting ada kesepakatan saling menguntungkan, transparan, dan tetap mengedepankan manfaat bagi daerah. Konsep wisata edukasi yang pernah direncanakan tetap dijalankan, tidak dialihkan fungsinya,” tambahnya.

Pendidikan Karakter Jadi Fokus Utama

Dalam bidang pendidikan, Bupati menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi utama. “Pendidikan yang paling utama adalah pembentukan karakter. Ini ingin kami dorong agar ada pengawasan bersama dari seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, ulama, pengelola pendidikan, baik negeri maupun swasta, termasuk pesantren,” terangnya.

Terkait isu yang menyasar dunia pesantren, ia menilai kerja sama antar elemen sangat dibutuhkan. “Harus saling menguatkan. Jika berjalan sendiri-sendiri dikhawatirkan ada penyimpangan. Oleh karena itu butuh kontrol kolektif bersama,” ungkapnya.

Seragam Gratis Bagi Anak Tidak Mampu, Ditargetkan hingga Swasta

Terkait program bantuan seragam sekolah, Bupati memastikan hal tersebut akan dianggarkan tahun 2026. “Bantuan seragam akan diberikan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini masih dilakukan pendataan jumlah dan kebutuhan, mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika anggaran memadai, bantuan juga bisa diperluas ke sekolah swasta. “Kami berharap anggarannya cukup sehingga tidak hanya sekolah negeri saja yang mendapat manfaatnya,” harapnya.

Desain Alun-Alun Masih Dikaji, Sekolah Rakyat Mulai Tahun Ini

Mengenai rencana pembangunan alun-alun kota, Bupati menyatakan desain yang beredar di media sosial belum bersifat final. “Masih menunggu presentasi desain lengkap. Gambar yang ada saat ini baru gambaran awal. Masih perlu dicek ulang terkait kesesuaian luas lahan, perkiraan biaya, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya,” paparnya.

Sementara itu, untuk Program Sekolah Rakyat, Bupati menyebut Kabupaten Pemalang saat ini berada pada tahap ketiga. “Pemerintah pusat menargetkan tahap kedua selesai pada Juni hingga Juli tahun ini. Kami masuk tahap ketiga, dan sesuai informasi dari kementerian, pelaksanaannya baru dimulai tahun ini, bukan langsung selesai,” pungkasnya.(Bondan)