Orang Tua Lapor Dugaan Kecurangan SPMB, Dindikpora Pemalang Janji Verifikasi Ulang Data

Komando Bhayangkara, Pemalang, Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mengemuka. Seorang warga bernama Usman M (43) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ambara Keadilan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang untuk meminta kejelasan proses seleksi yang dinilai tidak adil.

Pertemuan berlangsung pada Jumat malam (26/6/2026) di Posko SPMB, dihadiri langsung oleh Kepala Dindikpora Pemalang Supaat dan Kepala Bidang Pengelolaan SMP Gunawan.

Usman menyampaikan kekecewaannya karena anaknya tidak lolos jalur zonasi di SMP Negeri 3 Pemalang, padahal tempat tinggalnya dinilai lebih dekat dengan sekolah tersebut. Ia mengaku sempat mendapat penjelasan bahwa syarat utama jalur zonasi adalah alamat sesuai Kartu Keluarga (KK). Namun kenyataannya, banyak pendaftar dari luar daerah justru dinyatakan diterima hanya bermodalkan surat keterangan domisili.

“Kalau saya tanya, jawabannya harus pakai KK. Tapi lihat kenyataannya, banyak yang pakai surat domisili saja sudah masuk. Padahal aturannya surat domisili harus berlaku minimal satu tahun. Ini seolah-olah ada standar ganda,” ujar Usman.

Menanggapi hal itu, Gunawan menyatakan bahwa penggunaan surat keterangan domisili memang diperbolehkan meski belum mencapai masa satu tahun. Ia pun berjanji akan meneliti ulang seluruh data penerimaan di SMP Negeri 3 Pemalang.

“Pengumuman resmi baru selesai besok, jadi kami masih punya waktu untuk memeriksa kembali semuanya. Kami akan buka dan teliti satu per satu datanya,” tegasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari LBH Ambara Keadilan, Julio Belnanda Harianja S.H., menegaskan bahwa kedatangan pihaknya bertujuan mendorong transparansi. Dugaan penyimpangan ini dinilai bisa mencederai prinsip keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh calon siswa.

“Kami meminta proses ini dibuka secara terbuka. Jika memang ada kejanggalan, harus segera diperbaiki agar tidak menjadi kebiasaan yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dindikpora masih dalam proses pengecekan data dan berjanji akan memberikan kepastian selambat-lambatnya dalam beberapa hari ke depan. (27/06/2026)