Kelalaian Pemerintah Masyarakat Dirugikan, Pembangunan SMA Negeri Watukumpul Terhambat Status Lahan

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Pemalang – Rencana pembukaan SMA Negeri Watukumpul yang lokasinya berada di wilayah Cikadu, Kecamatan Watukumpul, kembali menemui jalan buntu. Padahal pembangunan fisik sekolah ini sudah selesai pada tahun 2025, namun hingga kini belum bisa beroperasi dan menerima siswa baru 2026.

Hambatan utamanya bukan soal bangunan, melainkan masalah status lahan yang belum dapat diubah fungsinya, sehingga kebutuhan pendidikan masyarakat terhambat dan menimbulkan kerugian, baik secara moral maupun materiil.

Berdasarkan keterangan dari pihak Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pemalang, sekolah ini belum dapat diaktifkan karena adanya kendala hukum atas status tanah yang tidak bisa segera diubah fungsinya.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tetuko, mengatakan bahwa lahan tersebut masuk kategori lahan hijau, namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat perbedaan status yang memerlukan proses perubahan yang rumit.

Menyikapi hal tersebut, awak media juga menghimpun keterangan langsung dari Dirta Andilala, S.T, Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang.

Andilala menjelaskan secara rinci mengenai status hukum lahan tersebut:

"Berdasarkan peta tata ruang, lahan yang dijadikan lokasi sekolah ini berstatus warna coklat, yaitu lahan pertanian lahan kering atau tegalan. Namun sebagian wilayahnya ternyata masuk dalam kategori LCP2B atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan." Ungkap Andilala

Lebih lanjut ia menegaskan, status ini terikat kuat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

"Karena masuk zona cadangan pangan, ketentuannya sangat ketat. Lahan ini disiapkan sebagai lahan pengganti sawah, sehingga tidak boleh sembarangan dialihfungsikan untuk bangunan. Jika tetap akan digunakan untuk sekolah, wajib melalui mekanisme penggantian lahan sesuai aturan yang berlaku." Imbuhnya

Dalam penjelasannya, Andilala juga menyebutkan bahwa "proses koordinasi terkait status lahan ini seharusnya sudah diketahui oleh sejumlah pejabat terdahulu, antara lain Pak Pras, Joko, dan Pak Agus Ikmal yang pernah menjabat di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Penjabat Sementara terkait proyek ini " tutup Andilala.

Konflik Antara Kebutuhan Pendidikan dan Aturan Tata Ruang

Kasus ini menampakkan adanya konflik perencanaan: di satu sisi masyarakat Watukumpul sangat membutuhkan kehadiran Sekolah Menengah Atas Negeri untuk mendekatkan akses pendidikan putra-putri daerah. Namun di sisi lain, regulasi perlindungan lahan pangan membatasi penggunaan lahan tersebut meskipun secara fisik berupa tegalan.

Terungkap pula adanya perbedaan data soal zonasi: ada yang menyatakan lahan masuk zona hijau, namun dokumen tata ruang mencatatnya sebagai zona coklat yang terlindungi. Kekeliruan atau kelalaian dalam verifikasi status lahan di tahap perencanaan inilah yang kini menjadi akar masalah.

Masyarakat Merugi Akibat Kelalaian

Akibat belum tuntasnya permasalahan ini, masyarakat setempat merasa sangat dirugikan. Secara moral, harapan warga agar anak-anak tidak perlu bersekolah jauh sementara waktu. Secara materiil, biaya pembangunan yang telah dikeluarkan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, serta biaya transportasi dan tempat tinggal siswa yang harus menempuh perjalanan jauh menjadi beban tambahan bagi orang tua.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan perubahan status lahan dapat diselesaikan dan kapan SMA Negeri Watukumpul resmi dapat menerima siswa baru. Warga berharap pemerintah segera mencari jalan tengah yang tidak melanggar aturan sekaligus memenuhi hak pendidikan masyarakat. (Bondan)