AGSI Teguhkan Komitmen Bela Negara dan Penguatan Industri Pertahanan Nasional

Baca Juga

TABANAN, BALI  Asosiasi Galangan Samudera Indonesia (AGSI) menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan kesadaran bela negara sekaligus pembangunan industri maritim dan pertahanan nasional melalui keikutsertaannya dalam kegiatan Latihan Kader Bela Negara Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kemhan RI.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 22–24 September 2026 di Detasemen Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam IX/Udayana, Tabanan, Bali. Berdasarkan pemberitaan mengenai kegiatan tersebut, sebanyak 325 peserta dari berbagai unsur masyarakat se-Bali mengikuti latihan yang ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, kewaspadaan nasional, serta kesadaran bela negara.

Dalam kegiatan tersebut, Asosiasi Galangan Samudera Indonesia diwakili oleh Wanda Syahputra selaku Bagian Humas AGSI.

Keikutsertaan AGSI dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas kontribusi dunia usaha, khususnya sektor industri galangan kapal, dalam sistem pertahanan negara. Bagi AGSI, bela negara tidak hanya dimaknai melalui aspek pertahanan dalam arti sempit, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam membangun industri nasional, memperkuat kemampuan teknologi, menciptakan lapangan kerja, menjaga sumber daya maritim, serta mendukung kemandirian bangsa.

Kegiatan Kader Bela Negara TA 2026 sendiri merupakan bagian dari program Kementerian Pertahanan dalam membangun kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Kepala Pusat Bela Negara Bacadnas Kemhan RI, Brigjen TNI Luhut Marpaung, dalam kegiatan di Tabanan menyampaikan bahwa latihan tersebut diarahkan untuk menginternalisasikan dan menyebarluaskan nilai-nilai bela negara, termasuk cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara.

Kegiatan tersebut juga disebut sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Industri Galangan sebagai Bagian dari Kekuatan Maritim dan Pertahanan

Ketua Umum AGSI Alif Fian Nurcahyamto menegaskan bahwa keterlibatan asosiasi dalam kegiatan bela negara merupakan bentuk kesadaran bahwa industri galangan memiliki posisi strategis dalam pembangunan kekuatan maritim Indonesia.

“Bela negara tidak selalu harus dimaknai dalam bentuk pengabdian di garis depan pertahanan. Bagi dunia industri, bela negara juga diwujudkan melalui kerja, profesionalisme, inovasi, penguatan industri dalam negeri dan kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap kebutuhan strategis bangsa.”

Menurut Alif, sektor galangan kapal memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi, kemaritiman, dan pertahanan. Karena itu, AGSI berkomitmen membangun ekosistem industri galangan yang semakin kuat, profesional, berdaya saing, serta mampu berkolaborasi dengan pemerintah dan institusi pertahanan.

Komitmen tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang menempatkan pengembangan industri pertahanan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta mendorong kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Kementerian Pertahanan juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengguna, dan pelaku industri pertahanan, termasuk industri swasta, dalam membangun industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing.

Selaras dengan Arah Pembangunan Nasional

AGSI melihat penguatan industri maritim dan galangan kapal nasional memiliki relevansi dengan arah pembangunan pemerintah dalam periode 2025–2029.

Melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, pemerintah menetapkan RPJMN sebagai penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024. Salah satu prioritas nasionalnya adalah memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara sekaligus mendorong kemandirian bangsa.

Kementerian Pertahanan juga pada 2025 menyebut penguatan kemandirian industri pertahanan sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Bahkan pada April 2026, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menggelar Business Matching sektor perkapalan dengan tema “Penguatan Ekosistem Industri Perkapalan Nasional Dalam Rangka Kemandirian Industri Pertahanan”. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, BUMN, BUMS, dan pelaku industri perkapalan untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan kapal nasional dengan kapasitas industri dalam negeri.

“AGSI ingin mengambil bagian dalam agenda besar tersebut. Kami melihat industri galangan nasional bukan hanya sebagai sektor usaha, tetapi sebagai bagian dari ekosistem maritim dan industri strategis Indonesia,” ujar Alif.

Menurutnya, dukungan terhadap program pemerintah bukan sekadar pernyataan, tetapi perlu diwujudkan melalui peningkatan kapasitas galangan, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta penguatan kerja sama dengan kementerian/lembaga, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

PT Dirman Fiberglass Pratama dan Peran Komponen Cadangan

Dalam kesempatan yang sama, AGSI juga menyoroti keberadaan PT Dirman Fiberglass Pratama sebagai salah satu galangan yang berada di bawah asuhan dan binaan AGSI serta, berdasarkan keterangan internal AGSI, menjadi bagian dari Komponen Cadangan.

Keterlibatan unsur industri galangan dalam Komponen Cadangan menjadi gambaran bahwa sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki sektor industri dapat memiliki nilai strategis dalam sistem pertahanan negara.

Sekretaris Jenderal AGSI Febri Hantari, S.H., yang juga dikenal sebagai legal consultant PT Dirman Fiberglass Pratama dan PT Galangan Perkasa Pratama, mengatakan bahwa dunia usaha memiliki ruang kontribusi yang luas dalam memperkuat ketahanan nasional.

“Industri galangan memiliki sumber daya manusia, keahlian teknis, fasilitas, pengalaman dan kemampuan produksi yang pada situasi tertentu dapat menjadi bagian dari kekuatan nasional. Karena itu, kami melihat pembinaan industri galangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran bela negara.”

Febri menambahkan, AGSI akan terus mendorong anggotanya agar tidak hanya berorientasi pada kegiatan bisnis, tetapi juga memahami posisi strategis industri galangan dalam pembangunan nasional.

“Yang ingin kami bangun adalah ekosistem. Galangan kapal harus kuat secara bisnis, kuat secara teknologi, memiliki SDM yang kompeten, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab kebangsaan,” ujarnya.

AGSI Dorong Sinergi Industri dan Negara

AGSI sebelumnya juga telah membangun komunikasi dan sinergi dengan institusi negara dalam penguatan industri galangan kapal di Bali. Pada Juli 2026, AGSI resmi diperkenalkan dalam agenda sinergitas bersama DPD RI dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar di Tanjung Benoa. Ketua Umum AGSI Alif Fian Nurcahyamto saat itu menyampaikan bahwa asosiasi tidak hanya berkonsentrasi pada industri galangan, tetapi juga mendorong penataan kawasan maritim, aktivitas docking, aspek lingkungan dan pengembangan kawasan industri berkelanjutan.

Dalam berbagai kegiatan berikutnya, AGSI juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, TNI, masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga ruang maritim Indonesia.

Menurut AGSI, pembangunan industri maritim, ketahanan nasional dan keberlanjutan lingkungan merupakan agenda yang saling berkaitan.

“Bagi kami, menjadi bagian dari pembangunan nasional berarti siap berkolaborasi. Ketika negara membutuhkan penguatan industri dalam negeri, sektor galangan harus siap meningkatkan kapasitasnya. Ketika masyarakat membutuhkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, industri harus mampu memberikan manfaat. Dan ketika negara membutuhkan kekuatan pendukung pertahanan, sumber daya industri harus siap berkontribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Alif.

Wanda Syahputra: Bela Negara Harus Menjadi Kesadaran Bersama

Sementara itu, Wanda Syahputra selaku Bagian Humas AGSI, yang hadir sebagai perwakilan/utusan AGSI dalam kegiatan Kader Bela Negara TA 2026, menyampaikan bahwa keikutsertaan tersebut menjadi kesempatan bagi AGSI untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat jejaring antara dunia usaha dan unsur pertahanan negara.

Menurut Wanda, sektor industri memiliki peran penting dalam menerjemahkan semangat bela negara ke dalam kegiatan profesional dan produktif.

“Bela negara dapat diwujudkan melalui banyak jalan. Bagi kami di dunia industri, salah satunya adalah bekerja secara profesional, menjaga integritas, membangun industri nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa,” ujar Wanda.

Ia menambahkan bahwa pengalaman mengikuti kegiatan tersebut akan menjadi bagian dari komunikasi dan edukasi kepada lingkungan AGSI agar nilai-nilai bela negara dapat diterapkan dalam kehidupan profesional dan aktivitas industri.

Keikutsertaan AGSI dalam kegiatan Kader Bela Negara TA 2026 di Tabanan sekaligus menegaskan posisi asosiasi sebagai bagian dari ekosistem masyarakat dan dunia usaha yang berupaya membangun industri maritim Indonesia secara berkelanjutan.

Dengan memperkuat sinergi antara industri galangan, pemerintah, TNI, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, AGSI menyatakan siap mengambil bagian dalam penguatan kapasitas industri nasional serta mendukung kebijakan pembangunan pemerintah sepanjang berada dalam koridor hukum dan kepentingan nasional.