Media Asing Soroti Jenderal Andika Perkasa Beri Sinyal Setop Tes Keperawanan untuk Korps Wanita TNI AD

Komando Bhayangkara - KSAD Jenderal Andika Perkasa mendapat sorotan dari media asal Inggris The Guardian yang menyebutkan memberi sinyal untuk menghentikan tes keperawanan kepada calon anggota Korps Wanita TNI AD (Kowad).

Organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) menyambut baik keputusan nyata tentara Indonesia untuk mengakhiri “tes keperawanan” yang “kasar” dan telah lama dikritik dalam perekrutan perempuan, menurut laporan The Guardian dalam artikel berjudul "Indonesia army signals end to ‘virginity test’ for female recruits".

Dalam keterangan di YouTube TNI AD, Jenderal Andika mengadakan teleconference dengan seluruh Panglima Komando Daerah Militer di seluruh Indonesia untuk memberikan arahan persyaratan kesehatan terkait rekrutmen prajurit Korps Wanita Angkatan Darat, serta pengajuan persyaratan pernikahan personel Angkatan Darat.

“Jadi untuk kesehatan kita fokus tidak ada lagi pemeriksaan di luar tujuan rekrutmen, seleksinya agar yang diterima bisa mengikuti pendidikan pertama, yang berarti hubungannya dengan mayoritas fisik, oleh karena itu ada beberapa hal-hal yang peserta ini harus penuhi.

Tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan,” kata Jenderal Andika Perkasa dalam Pengarahan KSAD Kepada Para Pangdam Terkait Persyaratan Kesehatan Rekrutmen Kowad pada 18 Juli 2021 lalu, dikutip dari akun Youtube TNI AD.

"Ini yang kemudian menonjol dalam perubahan kali ini karena memang kita harus konsekuen juga. Kita lakukan seleksi terhadap pria harus sama dengan apa yang kita lakukan dengan wanita dalam hal tadi, dalam hal kemampuan mereka bisa mengikuti pendidikan pertama atau dasar militer," kata dia.

Jenderal Andika menambahkan pemeriksaan terhadap prajurit Kowad harus sama dengan pemeriksaan kesehatan personel TNI AD pria sesuai dengan tujuan rekrutmen.

“Nanti rekan-rekan semua akan diberi tahu oleh Kakesdam atau Kepala Rumah Sakit, yang mungkin sudah diberi tahu oleh Kapuskes, ada hal-hal yang tidak perlu lagi dilakukan, dan tidak perlu, tidak boleh karena tidak ada hubungannya,” ujar Andika Perkasa.

Pernyataan Jenderal Andika itu mendapat sorotan dari organisasi Human Rights.

Human Rights Watch mengatakan bahwa perubahan yang dinyatakan Andika Perkasa dalam konferensi tersebut mengacu pada “'tes keperawanan' yang kasar, tidak ilmiah, dan diskriminatif yang telah digunakan oleh semua cabang militer Indonesia selama beberapa dekade untuk merekrut perempuan”.

Andreas Harsono, peneliti Indonesia untuk Human Rights Watch, mengatakan tentara melakukan hal yang benar.

“Sekarang menjadi tanggung jawab komandan teritorial dan batalyon untuk mengikuti perintah, dan mengakui sifat tidak ilmiah, penyalahgunaan hak dari praktik ini,” katanya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa tes keperawanan tidak ilmiah, berbahaya, dan pelanggaran hak asasi perempuan yang akan membawa konsekuensi langsung dan jangka panjang yang merugikan kesejahteraan fisik, psikologis dan sosial dari wanita yang mengikuti tes.

“Pemeriksaan tidak memiliki manfaat ilmiah atau indikasi klinis – munculnya selaput dara bukanlah indikasi hubungan seksual yang dapat diandalkan dan tidak ada pemeriksaan yang diketahui yang dapat membuktikan riwayat hubungan seksual,” kata WHO dalam laporannya yang berjudul Eliminating Virginity Testing yang diterbitkan pada tahun 2018.*** (MKB/GALAMEDIA)

Foto: Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa /Instagram.com/@tni_angkatan_darat