GKII Desak Pemerintah Turun Tangan pasca 13 Warga Sipil dan Tokoh Agama Dibantai KKB

Aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Nduga yang telah membunuh 13 orang warga sipil termasuk seorang Pendeta asli Nduga yakni Pendeta Elias Serbaye dan juga seorang Ustadz Daeng Marannu, menuai kecaman pemuka agama.

Salah satunya, ialah Ketua I Persekutuan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Pendeta Petrus Bonyadone sangat menyayangkan peristiwa pilu tersebut.

"Kita sesali adanya korban berjatuhan, masyarakat sipil termasuk tokoh agama, yakni pendeta dan Ustadz, ini kasus kejahatan," kata Pendeta Petrus kepada Wartawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (25/7).

Petrus menjelaskan, Pendeta adalah bekerja dan melayani umat, berada ditengah-tengah tanpa memiliki kepentingan tertentu, yang harusnya dilindungi bukan malah dijadikan korban. Terlebih sosok Pendeta Elias Serbaye merupakan warga asli Nduga.

"Dia membela warga sipil, Dia membela saudara-saudara yang dari luar itu sehingga jadi korban. Kami 'gereja' telah bersikap netral, kami merangkul semua pihak dan tidak punya kepentingan apapun. Namun yang kami sesali kenapa justeru kami menjadi korban, kita sangat sesali itu. Almarhum Pendeta Elias Serbaye bukan orang lain sebetulnya, karena masih satu suku dan satu daerah," ucapnya.

Pihaknya berharp agar pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap kasus di Papua. Terlebih KKB seringkali menyasar warga sipil dan juga aparat penegak hukum dalam melakukan aksi brutalnya.

"Yang jelas, kita berharap kasus ini menjadi perhatian serius. Ini adalah kasus kejahatan yang harus ditangani secara serius oleh pihak berwajib, agar kedepan tidak ada lagi kasus serupa,”imbuhnya.

Menurutnya semua pihak harus bekerjasama menyelesaikan kasus tersebut, baik tokoh adat dan agama, maupun pemerintahan dan aparat TNI-Polri.

"Saya pribadi melihat hal ini mungkin perlu diberikan ruang khusus bagi pemerintah daerah setempat dengan aparat keamanan untuk menyelidiki secara baik. Dan menindak tegas para pelaku, karena peristiwa ini berdampak luas bagi masyarakat dan semua bisa terhambat," pungkasnya.

Sumber: rmol

Foto: Ilustrasi KKB Papua/net