Diduga BPJS Mandek dan Honor Tunai, Koordinator MBG Comal Dipertanyakan

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Pemalang - Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, kembali menjadi sorotan publik. Persoalan belum aktifnya BPJS Ketenagakerjaan bagi sejumlah relawan dapur SPPG, ditambah sistem pembayaran honor yang masih dilakukan secara tunai, kini memunculkan banyak pertanyaan terkait transparansi dan tata kelola program di tingkat lapangan.

Sorotan tersebut mengarah kepada Koordinator Kecamatan (Korcam) MBG Comal, Muhammad Zaki, yang juga diketahui menjabat sebagai Kepala SPPG Desa Susukan. Sebagai koordinator wilayah, publik menilai Korcam memiliki tanggung jawab memastikan seluruh dapur MBG berjalan sesuai petunjuk teknis dan aturan administrasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Padahal sebelumnya Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah menegaskan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam program MBG wajib mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan biaya premi disebut hanya sekitar Rp16.800 per orang setiap bulan dan sudah termasuk dalam anggaran operasional program.

Namun fakta di lapangan justru menimbulkan tanda tanya. Sejumlah dapur MBG di Kecamatan Comal diketahui telah beroperasi lebih dari dua bulan, tetapi hingga kini masih ada relawan yang BPJS Ketenagakerjaannya belum aktif.

Kondisi ini dinilai janggal oleh masyarakat. Sebab dalam praktik administrasi umum, proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan biasanya hanya memerlukan waktu sekitar satu minggu apabila seluruh data dan persyaratan telah dilengkapi. Karena itu, publik mulai mempertanyakan mengapa hingga berbulan-bulan persoalan tersebut belum juga terselesaikan. Rabu, (20/5/2026)

Selain persoalan BPJS, sistem pembayaran honor relawan yang masih menggunakan metode tunai juga memicu kritik. Padahal dalam juknis MBG, sistem payroll bank maupun Financial Agent (FA) dinilai lebih aman dan transparan karena dapat meminimalisir potensi manipulasi data serta memastikan honor diterima langsung oleh relawan yang benar-benar bekerja.

Publik pun mulai mempertanyakan validitas data relawan di lapangan. Misalnya, apabila dalam satu dapur tercatat ada 47 relawan, namun pada hari tertentu hanya 42 orang yang hadir bekerja, maka angka mana yang sebenarnya dilaporkan ke pusat?

Apakah tetap 47 orang penuh, atau disesuaikan dengan jumlah relawan yang benar-benar hadir?

Pertanyaan itu menjadi krusial karena seluruh biaya operasional program MBG bersumber dari anggaran negara. Jika sistem pembayaran masih manual dan pengawasan administrasi dinilai lemah, maka potensi permainan data dianggap terbuka lebar, mulai dari dugaan mark up jumlah relawan aktif hingga pembayaran yang tidak tepat sasaran.

Belum lagi jika dikaitkan dengan anggaran BPJS relawan. Dengan asumsi satu dapur memiliki 47 relawan dan premi BPJS sekitar Rp16.800 per orang, maka anggarannya mencapai sekitar Rp789.600 per bulan untuk satu dapur. Jika sebagian relawan hingga kini belum terdaftar aktif, masyarakat pun mulai mempertanyakan ke mana alokasi dana tersebut sebenarnya digunakan.

Masyarakat berharap program nasional yang digadang-gadang membantu pemenuhan gizi masyarakat ini tidak justru tercoreng akibat lemahnya transparansi di tingkat pelaksana. Relawan yang bekerja setiap hari dinilai berhak mendapatkan perlindungan kerja yang jelas dan sistem pembayaran yang akuntabel.

Kini publik menunggu penjelasan terbuka dari pihak Korcam MBG Comal maupun pengelola dapur terkait berbagai persoalan tersebut. Sebab semakin lama tidak ada klarifikasi resmi, maka semakin besar pula kecurigaan masyarakat terhadap tata kelola program MBG di Kecamatan Comal. (Tim)