Aliansi Rakyat Menggugat Gelar Aksi, Suarakan Isu Nasional dan Daerah Pemalang

Baca Juga

Komando Bhayangkara, Pemalang – Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat Kabupaten Pemalang menggelar aksi unjuk rasa damai bertema "Indonesia Gawat Darurat" di Pertigaan Citywalk, Jalan Jenderal Sudirman, pada Minggu sore (21/6/2026). 

Kegiatan berlangsung pukul 16.00 hingga 17.00 WIB dan dipimpin Koordinator Lapangan Yasir Sultoni, yang juga Ketua Komisariat HMI Cabang Pemalang.

Peserta aksi terlebih dahulu berkumpul di depan Sekretariat Karang Taruna Kabupaten Pemalang sejak pukul 15.30 WIB, kemudian berjalan kaki menuju lokasi aksi. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster berisi aspirasi, antara lain bertuliskan "Reformasi!!!", "Bagaimana Mau Sukses Kalau Rupiah Terus Melemah", "Kami Muak Sama MBG", "Ganyang Militerisme", "Dipaksa Bertahan di Negeri yang Sakit", hingga "Jalan-Jalan dengan Bensin Mahalku".

Dalam pelaksanaannya, sempat dibakar dua buah ban sepeda motor sebagai simbol protes, namun segera dipadamkan dan tidak menimbulkan gangguan yang berarti. Sekitar pukul 16.15 WIB, seluruh tuntutan dibacakan dan peserta aksi membubarkan diri secara tertib dan kondusif.

Aksi ini diikuti oleh unsur Komisariat HMI, PMII Cabang Pemalang, BEM ITB Adias, dan BEM Insip Pemalang. Melalui orasi yang disampaikan secara bergantian, mereka menyampaikan keluhan masyarakat terkait kondisi ekonomi yang semakin berat.

"Kami hadir bukan karena kebencian atau ingin membuat kerusuhan, tapi karena cinta kepada bangsa. Kami hanya ingin menyuarakan kesengsaraan yang dirasakan rakyat," ujar salah satu orator.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), mereka menegaskan tidak menolak secara mutlak, namun menuntut evaluasi total jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan awal. "Jika program ini benar-benar baik dan bisa menciptakan generasi emas, kami dukung. Tapi jika tidak, harus diperbaiki secara menyeluruh," tegasnya.

Tuntutan yang Disampaikan

Aksi ini memuat dua kelompok tuntutan utama:

Isu Nasional:

- Hentikan pemborosan anggaran APBN dan APBD

- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

- Revisi Undang-Undang TNI dan Polri

- Tegakkan supremasi hukum dan peraturan daerah

- Hentikan pelaksanaan program MBG dan Kopdes Merah Putih

Isu Daerah:

- Rampingkan susunan perangkat daerah

- Hentikan pemborosan penggunaan fasilitas milik Pemkab

- Batasi kunjungan kerja yang tidak jelas manfaatnya

- Tindak tegas peredaran minuman keras ilegal

- Berantas praktik prostitusi dan penyakit masyarakat lainnya

Aksi ini dinilai sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang sah dari perwakilan mahasiswa dan elemen masyarakat. Di sisi lain, terungkap pula sorotan terhadap kurang tegasnya penanganan Pemerintah Daerah terhadap peredaran miras ilegal dan praktik prostitusi yang masih terjadi.(Bdn)