Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang Dimeriahkan Dengan Demonstrasi "Aliansi Pantura Bersatu" Tuntut Prostitusi Diberantas

Komando Bhayangkara, Pemalang - DPRD Kabupaten Pemalang setiap Tahun adakan Sidang Paripurna setelah Kirab hari jadi Kabupaten Pemalang, namun sedikit beda tidak seperti tahun kemarin, kali ini Sidang Paripurna DPRD Pemalang dimeriahkan dengan Demonstrasi dari Aliansi Pantura Bersatu tentang tuntutan dibongkarnya lokasi prostitusi di Comal Baru. Selasa, 24/01/2023.

Ratusan warga dan beberapa Lembaga yang mengatas namakan dari "Aliansi Pantura Bersatu" menggelar aksi demonstrasi, berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Pemalang, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Mereka dari timur menuntut karena banyaknya tempat prostitusi di Kabupaten Pemalang, khususnya di Comal Baru yang menempati lahan tanah PTPN IX Afdeling Sragi Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, juga karena adanya sebuah perlawanan dari beberapa pihak oknum LSM yang mebekingi tempat prostitusi tersebut.

"Aksi bakar Celana dalam dan BH perempuan"

Tulisan yang dibawa pendemo :

"Negara tidak boleh kalah dengan prostitusi dan komponen yang terlibat bongkar warung remang-remang sumber maksiat, Kejahatan yang struktur pasti kalah dengan kebenaran warga Jatirejo siap jihad bongkar warung remang-remang, Jangan kotori Desa Jatirejo dengan prostitusi dan penyakit HIV, Masyarakat Jatirejo mendukung penuh pembongkaran warung remang-remang sumber maksiat"

Adapun gabungan para aksi pendemo dari GNPB,Karang Taruna Pemalang, Pemuda Pancasila, Gerakan Pemuda Ka'bah, PC.PMII Pemalang, Gempar, Gakorpan, KPK Pemalang, AMTT dan Warga Desa Jatirejo

Aksi demonstrasi warga dan lembaga pendukung berlangsung kondusif, Puluhan Polisi, Satpol PP, dan TNI terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi aksi, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.

Kedatangan mereka diterima dan disambut Ketua DPRD Pemalang Tatang Kirana dan para perwakilan dari berbagai dari Fraksi ikut menandatangani kesepatan bersama.

Dalam demonstrasi dan orasi tersebut, atas nama warga dan Aliansi Pantura Bersatu menyampaikan beberapa tuntutannya yang harus dipenuhinya, antara lain yaitu:

1. Mendesak pemerintahan Kabupaten Pemalang untuk menegakkan perda tentang pembatasan tentang prostitusi No. 12 Tahun 2019

2. Menuntut DPRD untuk mengawal penerapan Perda Prostitusi tersebut, jika memang Pemerintahan Kabupaten Pemalang tidak mampu menegakkan Perda tersebut maka kami menyarankan agar perda tersebut dihapus saja, atau bubarkan saja DPRD jika tidak mampu bekerja.

3. Ganyang oknum-oknum LSM atau preman yang mebekingi tempat prostitusi tersebut.

4. Tangkap dan adil oknum-oknum yang mebekingi tempat tersebut karena sudah melakukan pungli kepada pemilik warung remang-remang tersebut.

5. Meminta pihak terkait untuk mengaktifkan kembali lampu penerangan jalan disekitar warung remang-remang demi keselamatan pengguna jalan.

Saat dijumpai Awak Media Ketua DPD Gakorpan (Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara) Alwi Assegaf mengatakan, " dengan kondisi sekarang ini di Pemalang maraknya tempat prostitusi kami atasnama Aliansi Pantura Bersatu harus peduli dan perlu adanya penertiban tempat tersebut.

"Karena itu, kami sebagai warga Pemalang tidak tinggal diam dengan kondisi seperti ini dan membiarkan prostitusi di Pemalang semakin berkembang apa lagi banyak para oknum-oknum LSM yang ikut mebekingi, maka kami bergerak untuk menghentikannya" Pungkas Alwi Asegaf

Satpol PP merupakan Instansi yang membidangi penegakan Perda dan sebagai pelaksana eksekusi, bagaimana sikap Satpol PP dalam menanggapi ini, Komandan Satuan Polisi Pamongpraja mengatakan " ini merupakan dorongan atau suport kerja bersama aliansi, sebetulnya sudah berproses, kita sudah datangi PTPN bersama aliansi pada hari senin kemarin PTPN sudah memberikan surat kepada penghuni, diduga menempati tanah itu tanpa izin" kata Dansatpol PP Raharjo.

Setelah ditemui respon dari penghuni baik " respon penghuni baik nanti akan ada tahapan somasi satu, ada time line dua dikasih waktu tiga hari untuk membongkar sendiri apabila tidak bisa , dia layangkan somasi tiga juga tidak bisa maka pihak PTPN akan lakukan pembongkaran secara massal, peran kami sebatas menjaga aset mereka dan pengamanan bongkaran dan sebelum dilakukan pembongkaran oleh PTPN kami melakukan koordinasi tentang kesiapan persiapan agar pekerjaan ini berjalan dengan baik tanpa ada dampak yang kita khawatirkan, seperti penjarahan dan lain sebagainya, kita komunikasikan beberapa OPD bersamaanndengan tupoksi kami, seperti PU untuk menyiapkan Dump truknya atau barangkali alat berat yang perlu dipakai" pungkas Raharjo

Usai perwakilan menandangani bersama para orasi pendemo pulang dengan tertib.

"Bagaimana Nasib Mereka"

(bdn MKB)