Pembatasan BBM Subsidi Tinggal Menunggu Restu Jokowi

Baca Juga

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyebut pemerintah telah mengantongi 3 pilihan kebijakan dalam rangka membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Hanya saja, pilihan kebijakan tersebut masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo.

"Ya harus (menunggu keputusan dari presiden)," kata Arifin saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).

Arifin menuturkan tiga pilihan kebijakan tersebut sudah disiapkan para pemangku kepentingannya. Salah satunya berasal dari Pertamina sebagai operator yang menyalurkan BBM.

Namun dia tidak menjelaskan lebih detail terkait usulan dari perusahaan energi milik negara tersebut. Arifin hanya menyebut Pertamina sudah mulai melakukan ujicoba pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk jenis Pertalite dan Solar.

"Ini inisiatif nya dari Pertamina. Semuanya sudah disiapin, ada beberapa opsi, tinggal memang dipilih saja," kata dia.

Meski begitu, Arifin menegaskan Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (Migas) akan memberikan bantuan terkait realiasasi pembatasannya nanti.

Sebagai informasi, pembatasan penggunaan BBM jenis Pertalite masih belum ditentukan pemerintah. Sejauh ini Pertamina baru melakukan ujicoba pembatasan penjualan Pertalite maksimal 120 liter per hari.

Pembatasan ini juga sudah dilakukan sejak awal September 2022 di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia.

Sementara itu untuk pembatasan penggunaan Pertalite masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di 3 September 2022 untuk jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Harga BBM naik demo menyelamatkan anggaran negara terutama subsidi energi.  

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meskipun harga BBM sudah naik tetapi angka subsidi energi dan kompensasi energi masih tetap jebol dari anggaran yang sudah ditetapkan.

"Subsidi yang dipatok Rp 520 triliun naik ke Rp 698 triliun. Kalau kita tekan ini juga tidak menurunkan banyak karena kita menurunkannya di bulan terakhir," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022).

Kondisi ini terjadi karena kebutuhan energi mengalami peningkatan. BBM jenis Pertalite konsumsinya naik dari 23 juta kilo liter (KL) menjadi 29 juta KL. Begitu juga dengan solar yang semula hanya 15 juta KL menjadi 17 juta KL.

"Kenaikan harga BBM menaikkan subsidi karena kebutuhannya berdasarkan penggunaan BBM," kata dia.

Hal ini kata Airlangga menjadi tantangan baru bagi pemerintah. Apalagi kenaikan harga BBM juga berdampak ke berbagai aspek di masyarakat.

Sehingga untuk meredam dampak yang semakin berat, pemerintah pusat telah menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun. Dana ini akan disalurkan sebagai jaring pengaman sosial masyarakat rentan miskin dan masyarakat miskin.

Sumber: liputan6

Foto: Kolase Presiden Joko Widodo dan SPBU/Net