Mahasiswa KKN Undip Melakukan Pembuatan Policy Brief Sebagai Acuan Pemerintah Desa Dalam Merumuskan Kebijakan

Komando Bhayangkara, Pemalang Sugihwaras - Policy Brief merupakan dokumen ringkas, Mahasiswa KKN-T Universitas Diponegoro Panca Prasetio Aprilianto, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memaparkan alasan atau rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. Rabu (10/8/23)

Sebuah policy brief secara langsung bertokus pada penyediaan sebuah argumen untuk pengambilan sebuah alternatif tertentu yang memiliki tujuan untuk meyakinkan para pihak target akan pentingnya permasalahan saat ini dan perlu mengadopsi alternatif yang dipilih, selanjutnya berfungsi untuk mendorong pihak tertentu melakukan suatu tindakan.

Dalam hal ini hasil dari penelitian yang diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif. Saran kebijakan yang digunakan sebagai jembatan penghubung antara analis kebijakan dan pembuat kebijakan.

Saat ini, Kabupaten Pemalang memiliki 6.426 kasus stunting yang masih belum tertangani. Dalam penanganannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang menargetkan penurunan kasus 4-5 persen, atau lebih dari 2.000 kasus stunting. Kelurahan Sugihwaras menyumbang sekitar 1,4 persen dari keseluruhan kasus di Kabupaten Pemalang, masih terdapat 90 balita stunting dari total 728 balita dilacak. Berdasarkan data menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada 2021 sebanyak 20,9% anak berusia di bawah lima tahun (balita) di Jawa Tengah mengalami stunting. Kabupaten Pemalang sebagai salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan fokus penanganan stunting di 10 desa yang tersebar di 14 kecamatan.

“Beberapa faktor yang mempengruhi angka prevalensi stunting di Kelurahan Sugihwaras, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, hingga faktor pendidikan” Ucap Siti Mutaharoh, S.Gz selaku Nutrisionis Puskesmas Mulyoharjo.

Salah satu lokus penanganan stunting di Kabupaten Pemalang adalah Kelurahan Sugihwaras yang terlihat mengalami tren peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2021 menunjukkan prevalensi terendah sebesar 9%, kemudian, terjadi tren peningkatan sebesar 2% pada tahun 2022 menjadi 11%, dan prevalensi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 12%.

Kasus Balita stunting di Indonesia menjadi target prioritas pembangunan yang harus segera diatasi guna mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Pembuatan policy brief ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam mengentaskan permasalahan stunting di Kelurahan Sugihwaras.” Ujar Fahmi Arifan, S.T., M. Eng. selaku dosen pembimbing lapangan KKN Tematik Sugihwaras

Selain itu drh. Siti Susanti, ph.D. menambahkan “Dengan adanya policy brief ini, perangkat kelurahan dapat menjadikan hasil riset ini sebagai pedoman dalam upaya mengentaskan permasalahan stunting“ imbuh drh. Siti Susanti, ph.D. selaku dosen pembimbing KKN Tematik Sugihwaras

“Banyak masyarakat serta pejabat pemerintah yang belum mengetahui fungsi dari policy brief serta tata cara pembuatannya yang ternyata dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program yang dapat mengentaskan permasalahan stunting” Ujar Herdiana Ekasari, A.Md. selaku Sekretaris Lurah Sugihwaras.

Policy Brief berbeda dalam fokus pada mengkomunikasikan implikasi praktis penelitian kepada khalayak tertentu.

Policy Brief tersebut diharapkan dapat menjadi dokumen rasional yang berisi temuan ilmiah, tetapi untuk menerapkannya perlu tujuan yang sangat spesifik untuk membantu stakeholder memutuskan apa yang harus mereka lakukan. (bdnMKB)